Pajak Honor PPh 21 dari Dana BOS

Salah satu tugas bendahara sekolah adalah menyalurkan honor untuk menunjang kegiatan sekolah. Jika berkaitan dengan honor pasti akan membahas mengenai tarif pajak honor pula. Pajak honor yang sering diterapkan disekolah adalah PPh pasal 21. Pajak honor (pph pasal 21) ini berlaku pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Kegiatan yang Memerlukan Honor

Beberapa contoh kegiatan sekolah yang memerlukan honor diantaranya kegiatan penerimaan peserta didik baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS, kegiatan pembelajaran pada SMP Terbuka, maupun kegiatan sekolah lain yang diizinkan menurut juknis BOS

Tarif Pajak Honor

Tarif pajak honor untuk kegiatan sekolah digolongkan menjadi dua yaitu bagi guru atau pegawai non PNS dan PNS.

  1. Besaran tarif untuk honor kegiatan sekolah bagi guru atau pegawai non PNS dikenai tarif 5% dari honor.
  2. Besaran tarif untuk honor kegiatan sekolah bagi guru atau pegawai PNS dikenakan tarif sesuai golongan.
  • Golongan I dan golongan II tarifnya 0% atau tidak mendapat potongan pajak.
  • Golongan III memperoleh tarif 5% dari honor
  • Golongan IV memperoleh tarif 15% dari honor

Tarif Pajak Honorarium Guru Honorer

Honor yang dimaksud disini adalah honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diterima secara rutin setiap bulan. Jika penghasilan GTT atau PTT tidak mencapai 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya maka tidak dikenakan pajak pph pasal 21.

Sedangkan jika ada GTT atau PTT mendapatkan honorarium bulanan lebih dari 3.000.000 (tiga juta) maka akan berlaku pph pasal 21 dengan perhitungan :

Honorarium bulanan x 12 bulan – PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) x 5% (pph 21) : 12 bulan. Diperoleh pajak honor pph 21 per bulan bagi GTT atau PTT.

Tarif Pajak Tenaga Lepas

Tidak dikenai pajak, jika upah hariannya tidak melebihi 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan total dalam sebulan tidak melebihi 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Tarif 5% x (upah harian – 300.000), jika upah harian melebihi 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi total dalam sebulan tidak melebihi 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Tarif 5% x (upah harian – PTKP harian), jika upah melebih 3.000.000 (tiga juta) dalam sebulan tetapi tidak kurang dari 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Jika penghasilan tenga lepas lebih dari 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan maka pph pasal 21 mengacu pada tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Tarif Pajak Pembelian Barang

Selain pph pasal 21 yang terkait dengan honor, terdapat pula PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang digunakan pada pembelian barang yang nilainya lebih dari 1.000.000 (satu juta rupiah). Bagaimana cara menghitungnya ? Selengkapnya Cara Menghitung PPN menggunakan dana BOS

Demikianlah informasi tentang pajak honor yang berkaitan dengan dana BOS, semoga dapat memudahkan Bapak dan Ibu Guru dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara sekolah. Jika masih terdapat kekurangan dalam tulisan ini, silahkan untuk menambahkan pada kolom komentar dibawah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here